IUJK ini digunakan untuk melakukan usaha atau jasa di bidang konstruksi. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota yang sesuai dengan domisili.
FC akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya & surat persetujuan perubahan perusahaan dari tertutup menjadi terbuka (diterbitkan oleh kemenkumham)
Artikel ini akan membantu Anda memahami perbedaan keduanya secara lebih mendalam, serta menjelaskan mengapa Anda sebaiknya mengurus izin BPOM terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya.
” yang sebelumnya sudah common digunakan menjadi pembiasaan menggunaan Coretax DJP. Tidak mengherankan jika wajib pajak banyak terlihat memenuhi kantor pajak. Kantor pajak pun gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait implementasi sistem Coretax DJP ini.
Ketika tagihan atau ketetapan pajak diterima, wajib pajak dapat membuat kode billing berdasarkan tagihan atau ketetapan tersebut. Kode billing akan otomatis ter-
Facts Perdagangan: Sertakan informasi terkait jenis barang yang akan diekspor atau diimpor sesuai kategori produk.
Pengambilan Izin: Jika mengurus secara offline, izin yang telah disetujui bisa diambil di kantor kecamatan atau kelurahan.
Ada persyaratan badan hukum yang dapat mempekerjakan tenaga kerja asing di perusahaan, antara lain click here adalah :
Setiap produk kosmetik yang beredar di Indonesia, baik buatan dalam negeri maupun impor, wajib memiliki izin edar sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022. Persyaratan pengajuan izin edar berbeda tergantung pada jenis pemohon, yaitu:
Golongan A, izin produksi untuk industri kosmetika yang mampu membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika.
Wajib pajak yang telah terdaftar pada layanan elektronik DJP (DJPOnline) dapat langsung menggunakan Coretax dengan cara melakukan set ulang kata sandi melalui menu Lupa Kata Sandi (lihat kotak merah pada gambar berikut).
pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional.
Proses pembuatan kode billing secara mandiri ini boleh dikatakan hampir mirip dengan pembuatan kode billing yang selama ini dilakukan sebelum implementasi Coretax DJP.
Jadi dari persyaratan yang sudah disebutkan, anda bisa mengetahui bila perizinan SIUP adalah dokumen opsional yang tidak bersifat wajib untuk dimiliki oleh para pengusaha.